KARAWANG, bacaklik.co.id – Masyarakat Pangkal Juang (MPJ) Kabupaten Karawang menyoroti tentang kenaikan harga minyak goreng.
Pasalnya, kenaikan harga bahan pokok menjelang momentum tertentu seperti misalnya bulan Ramadhan, Lebaran atau Natal memang kerap naik.
Ketua MPJ Kabupaten Karawang, Mulia Eka Djaya Irawan,SM,. Mengatakan kenaikan tersebut memang sangat lumrah jika menjelang momentum hari raya, khususnya di bulan suci Ramadhan.
“Namun, saya miris dengan kebijakan harga minyak goreng premium yang ditentukan kepada mekanisme pasar, kenapa? Pemerintah tidak berani menentukan harga yang lebih menguntungkan kepada masyarakat menengah kebawah” Ucap Key sapaan akrabnya kepada bacaklik.co.id, Senin (21/3/2022).
“Dan ketergesah-gesahan pemerintah dalam mengambil keputusan, untuk mengontrol harga-harga kebutuhan pokok masyarakat, terlihat jelas lebih menguntungkan kepada pengusaha dan produsen, dan berdampak pada UKM. Serta pedagang kaki lima karena bukan hanya minyak goreng kemasan yang mahal, sekarang kelangkaan minyak curah terjadi dipasar-pasar tradisional” ungkapnya.
Menurutnya, kebijakan pemerintah terhadap suatu produk pangan diatur oleh UU 18 tahun 2012 tentang Pangan yang mengatakan bahwa Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
Key mengaku menyayangkan kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan, ia menilai bahwa pemerintah sembrono dan sudah tidak berlaku adil dalam mengambil keputusan, khususnya terkait minyak goreng. Itu tidak pro rakyat, tapi lebih pro pengusaha.
“seperti halnya dikatakan Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan. Mereka pasti berhitung Break Event Point (BEP) ketika mereka akan mengambil keuntungan,” ujarnya.
Tambahannya, Key kecewa dengan steatment dari Mendag Muhammad Lutfi yang menyerahkan harga Minya goreng premium, harganya dikembalikan kemekanisme pasar dan membandingkan harga minyak dengan invasi Rusia ke Ukraina.
“seharusnya kalo memang takut dan sudah menyerah, apalagi kebijakannya merugikan masyarakat, jangan jadi Menteri, dia harusnya malu, Mentri Perdagangan harus bisa mencari solusinya, agar bisa membantu masyarakat menengah kebawah. Kalo tidak bisa juga ya lebih baik mengundurkan diri atau dicopot dari Mendag bila perlu sekalian dengan Menkonya” tandasnya. (red)
