KARAWANG, bacaklik.co.id – Diduga pembangunan jembatan di Dusun Sompek, Desa Tanjung Pakis, dipake ajang politik. Sabtu (20/8/2022).
Dalam pemberitaan sebelumnya, terlihat dari lokasi pembangunan jembatan tidak adanya papan proyek terpasang, di mana dugaan pemangkasan anggaran bisa terjadi oleh beberapa oknum.
Hal itu disayangkan Suhanta akan terjadinya pelanggaran undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
“Kami menganggap perusahan yang mengerjakan proyek tersebut tidak paham tentang kontruksi jembatan” ucap Suhanta, Sabtu (13/8/2022) kemarin.
Disampaikannya, dalam pengerjaan itu tidak dibuatkan dulu Tembok Penahanan Tanah (TPT) terlebih dahulu.
“Harusnya dibuatkan dulu TPT sekaligus untuk pondasi jembatan agar jembatan tidak bergeser dan kokoh, jika tidak di bangun TPT terlebih dahulu maka kekuatan jembatan riskan roboh” ujarnya.
Menurut Suhanta dalam investigasinya menganggap Dinas PUPR Kabupaten Karawang bidang jalan dan jembatan bekerja asal-asalan, yang di mana tidak bisa mengawasi pengerjaan tersebut.
“terlihat dari beberapa jembatan pembangunan nya asal asalan, ini jelas merugikan keuangan negara, kalo pekerjaan nya Asal jadi” tegasnya.
Ditambahkan Suhanta, pihaknya akan melakukan audiensi terhadap dinas terkait perihal pembangunan di kabupaten karawang yang tidak layak.
“Senin kami akan kirimkan surat audensi dengan Dinas PUPR terkait pembangunan di kabupaten Karawang yang menurut dari sudut pandang kami tidak sesuai dengan juknis pembangunan jembatan” tandasnya.
Pasalnya Suhanta kecewa akan respown yang dimiliki Dinas PUPR Karawang, ia mengaku tak mendapatkan jawaban, melainkan hanya diabaikan. Namun pihaknya selalu mendapatkan informasi dari masyarakat.
“Kami mendengar bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) pembangunan jembatan belum turun dari Dinas PUPR Kabupaten Karawang” terang Suhanta, Sabtu (20/8/2022).
Menurut keterangan warga bahwa pembangun jembatan tersebut menjadi ajang politik untuk mencalonkan kepala desa Tanjung Pakis. Lalu Suhanta mengkhawatirkan akan terjadinya kongkalikong antara dinas terkait dan calon kepala desa.
“Jika pelaksana pembangunan jembatan dusun Sompek jadi ajang politik, saya sebagai sosial kontrol merasa keberatan kalo anggaran pemerintah dipake ajang politik” tegasnya. (red).
