KARAWANG, bacaklik.co.id – Realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang di Tahun 2019 lalu menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Karawang Tahun 2019 telah melakukan pemeriksaan secara uji petik terhadap dua paket pekerjaan pembangunan gedung pada Dinas Kesehatan dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp 161.828.397.812 miliar.
Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung dan bangunan menunjukan terdapat kelebihan pembayaran atas dua paket pekerjaan sebesar Rp 1.331.363.530
Dua pekerjaan diantaranya adalah pekerjaan rehabilitas total gedung Puskesmas Karawang Kota dan pekerjaan pembangunan gedung Rumah Sakit Paru.
Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Bupati Karawang agar mengintruksikan Kepala OPD untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
Saat itu Ketua PPK Pembangunan Rumah Sakit Paru, Yadi mengaku bahwa yang berwenang untuk menjawab temuan tersebut adalah pihak konstruksi.
“Tanya aja ke pihak konstruksinya, kalau ngga ke Inspektorat langsung,” ucapnya.
Saat disinggung soal pembayaran kelebihan yang menjadi temuan BPK, ia mengelak dan lupa dengan temuan tersebut.
“Saya lupa, soalnya sudah lama juga ya,” akunya.
Namun, saat ditanya pertanggungjawaban pihak kontruksi pihaknya menjamin bahwa akan segera melunasi kelebihan pembayaran yang menjadi temuan BPK tersebut.
“Pihak konstruksi akan membayar,” akunya.
Sementara Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, H. Rusli Gunawan saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui perihal tersebut dan meminta untuk untuk mempertanyakannya ke Kepala Dinkes Karawang.
“Harus ke kepala dinas atau ke Sekdin kang, saya kurang hapal,” ucapnya melalui pesan Whatsap. (Red).
